spp dan spm adalah. Multiple Choice. spp dan spm adalah

55 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara. SPM LS-Kontraktual dengan BAST/BAPP 15-31 Desember paling lambat disampaikan ke KPPN pada tanggal 22 Desember 2020. Setelah cetak SPP, buka aplikasi SAS masuk menggunakan user modul SPM,. Pengajuan dana LS adalah pengajuan untuk pembayaran kepada pihak atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja. langsung dan tidak langsung d. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan Nihil (SPM-GUPSPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang. Format SPBy :Silahkan membuat spp koreksi dengan jenis SPP 515, kemudian memilih SPM GUP yg ingin dikoreksi, lanjutkan proses seperti biasa sampai status akhir SPM KOREKSI adalah "ADK SPM", kemudian kirim dan proses ADK SPM KOREKSI tersebut di SPAN Koreksi hanya merubah SPP dan SPM tidak bisa mengkoreksi "cetakan sptb, kuitansi dan4. 05/2012 masih tetap berlaku sepanjang belum dapat dilakukan penerapan Tanda Tangan. 2. PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 1. Adalah interface untuk menambah,menghapus atau mengubah kode COA pengeluaran dan kode COA Potongan/Penerimaan beserta nilai uang pengeluaran/potongan. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Permenpan 35/2012 Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai. Jika SPP dinyatakan sah dan lengkap 2017 akan dibualkan rancangan SPM oleh PPK-SKPD paling larrllat 2 hari kerja sejak SPP diterima. Bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh Penerima Hak kepada BPP; b. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan. Data setoran penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi; dan/atau 2. 5/PP. 26 Maret 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006. Surt pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang di tandatangani KPA/PPK >> diupload di jenis dok SPTJM. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan mempelajari prosedur-prosedur, diagram alir kerja ( flow work diagram ) dari sistem. Buku Kontrak ( SPK ) 2 3. Dapat kami sampaikan bahwa Tahap I (Tahap Piloting) penerapan TTE Tersertifikasi untuk penandatanganan, pengujian tanda tangan, dan penyampaian SPP dan SPM oleh 7 Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari 359 satuan kerja telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022 dan dinyatakan “Berhasil”. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 1. Bukankah SP2D yang sekarang ini terkirim ke sistem perbankan juga tidak ada lagi berkas fisiknya? Maka, digital signature pada SPP dan SPM menurut kami merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan. 50. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima. Kepanjangan : Uang Pangkal (UP), SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) Besaran Biaya : Berkisar antara 5. perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D c. 4. Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP, dan SPM; BAB III DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN Pasal 3 (1) DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan. 05/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang perubahan atas. 36. Pasal 5 7/5/2019 PERATURAN MENTERI KEUANGAN dibuatkan draft Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) DRPP dan kelengkapan lainnya 1 jam Kuitansi dan DRPP aplikasi 7 Membuat draft SPP dan SPM, diserahkan kepada Kepala Sub Bagian untuk dikoreksi Draft SPP dan SPM 30 menit Draft SPP dan SPM 8 Mengkoreksi draft SPP dan SPM, jika 'Ya' diajukan membuat SPP sebagai dasar penerbitan SPM-LS dengan dilampiri dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d 31 Desember 2020 maka perlu dilampiri Penatausahaan Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) Akhir. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali. 05/2012. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Ketentuan peralihan mengatur bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tata cara penandatanganan, pengujian tanda tangan, dan penyampaian SPP dan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP. Dalam hal PP-SPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung SPP tidak lengkap dan benar, maka PP-SPM harus menyatakan secara tertulis alasan. SPP LS SP2D. Syarat Pengajuan SPM Penghasilan PPNPN : SPM-LS PPNPN 2 (dua) rangkap >> diupload di jenis dok SPM Hasil Scan yang telah ditandatangani oleh PPSPM. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk dan atas nama PA kepada BUN atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tahapan penerapan SPM dimulai dengan melakukan: Pertama, pengumpulan data. Isi Kandungan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yangMODUL PELAKSANAAN APBD SIPKD – Departemen Dalam Negeri RI – DPPKAD Kabupaten Magelang Hal: 32 Gambar 216 Form Dialog Cet ak Laporan SPP Surat Ringkasan Rincian Unt uk cet ak SPP yang perlu diperhat ikan adalah isi nama SKPD unit organisasi, j enis rekening, No SPP yang akan dicet ak dan nama yang bert andat. Multiple Choice. Pejabat yang bertugas untuk menetapkan kebutuhan UP pada satuan kerja K/L adalah…. SPP-GUP (revolving) disampaikan sebelum 1 bulan sejak UP diterima. 8. 000. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada pemberi pinjaman/hibah luar negeri. Baca juga: Per Hari Ini, Tarif Cukai Rokok Resmi Naik 12,5 Persen Sedangkan SKM, lanjut dia, merupakan rokok kretek yang menggunakan cengkih, menggunakan produk tembakau lokal yang lebih banyak porsinya. 33. Bendahara Pengeluaran. Mekanisme Pengujian SPP Dan Penerbitan SPM Di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ISSN : 1412-6029X Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Kegiatan yang dimaksud adalah selain honor PPNPN, honorarium tim, dan kegiatan yang data. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak diterbitkan oleh PA/KPA atau Pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan,surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Pengajuan SPM UP. Mekanisme pengujian SPP dan Penerbitan SPM di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. Begitu juga dengan potongannya, jika ada yang berbeda silahkan disamakan dengan hasil cetakan PDF GPP; Jika sudah, simpan dan keluar. 18. adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. 16 Segmen (RO, Komponen, Sub. Surat Perintah Membayar merupakan dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk. Menyerahkan SPP kepada Sekretariat Daerah untuk di paraf dan tanda tangan - Rancangan SPP, SPM 15 menit Rancangan SPP, SPM yang sudah ditandatangani 9. Secara umum,. Jakarta, Beritamerdekaonline. Pengajuan SPM untuk belanja operasional dan non. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada. Ec. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS. Namun jika ada hubungannya dengan pendidikan atau sekolah, berarti SPP itu sendiri mengambil definisi no. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan adalah batas layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cetakan SPM 2 rangkap dan ADK SPM; Surat Pernyataan UP dari KPA;. Halaman 137 6. 20. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK. Modul. SPM LS KEKURANGAN GAJI. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. LINK DOWNLOAD. Fungsi SP2D adalah sebagai syarat dalam pencairan dana dalam nominal tertentu oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan telah. Kelengkapan berkas SPP dan SPM 3. SPTB, SPP , Surat Pernyataan LS dan SPM 1 hari SP2D 2 Memverifikasi ADK SPM ADK SPM 1 hari SP2D 3 Menerbitkan SP2D Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, SPTB, SPP , Surat Pernyataan LS dan SPM 2 hari SP2D 4 Menerima Dana Langsung Nama Bank dan No Rek 30 menit TersalurkannyaTATA CARA PENGAJUAN SPP, SPM, DAN SP2D . Surat Pernyataan KPA b. maka user harus klik"cetak" SPM terlebih dahulu. SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Apabila terdapat pegawai yang pensiun TMT 1 April 2022, maka THR yang bersangkutan. matrik perbandingan antara standar pelayanan (spp), standar pelayanan minimal (spm), dan standar operasional dan prosedur (sop)Mekanisme SPP, SPM,SPJ dan SP2D Uang Persediaan (UP)/NIHIL Sesuai dengan Permendagri No. Apa yang dimaksud SP2D? SP2D adalah akronim dari Surat Perintah Pencairan Dana. Ada empat jenis SPP yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada PA/KPA yaitu (1) SPP-UP, (2) SPP-GU, (3) SPP-TU dan (4) SPP-LS. SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Register SPP; 2) Surat Perintah Membayar (SPM); 3) Register SPM; 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);. Ketentuan peralihan mengatur bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tata cara penandatanganan, pengujian tanda tangan, dan penyampaian SPP dan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 49 Tahun 1980,. 4. Akibat Hukum Tanggung Jawab Administratif Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) dalam Pencairan Belanja Negara. TATA CARA PEMBUATAN SPP-SPM GAJI PADA SAKTI 12 Jan,2022 Artikel TATA CARA PEMBUATAN SPP-SPM GAJI PADA SAKTI DISCLAIMER: HARUS. DALAM RANGKA PENCAIRAN DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL Pasal 13 (1) Dalam rangka pencairan dana Belanja Bantuan Sosial, PPK mengajukan SPP Belanja Bantuan Sosial kepada PP-SPM yang paling sedikit dilampiri dengan: a. Definisi ?Pengajuan SPP-GUP/SPM-GUP KKP diterbitkan secara terpisah dengan SPP-GUP Tunai/ SPMGUP Tunai. Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama 4 (empat) bulan berturut-turut untuk PNS dan selama 6 (enam) bulan berturut-turut untuk PNS TNI/POLRI dan Anggota TNI/POLRI. Operator KPPN adalah petugas pada KPPN yangBelanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA/Kuasa PA kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan Surat. 2. 2. perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D c. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM. Fungsi. 05/2012 tentang: Tata Cara. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang. 36. Jatuh tempo pada Cetak SPP adalah 5 hari kerja c. Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari. Mekanisme SPP, SPM,SPJ dan SP2D Uang Persediaan (UP)/NIHIL Sesuai dengan Permendagri No. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat15. SPM 516 digunakan untuk mengkoreksi SPM pada Detail COA level 13 s. 21. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan SPM. Surat Permintaan yang selanjutnya digingkat SPP adalah yang diterbitkan oleh KPA,'PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagiahn kepada Negara 18. 5. Berdasarkan SPD, Bendahara membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-UP - Ringkasan SPP-UP - Rincian SPP-UP Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP. Muncul notifikasi berhasil upload 67 dari 67 record (contoh 67 data lampiran gaji), klik OK. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang. 0 dan apliksai PPNPN versi 22. SPP diterima. 000,00 Rp80. Kesimpulan 1 : SPP adalah singkatan dari 1 surat persetujuan pembayaran; 2. SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Masa COVID-19. E. 23. BAB V TATA CARA PELAKSANAAN P-DTP Pasal 6 Tata cara pelaksanaan P-DTP meliputi kegiatan: a. 22. Rumus: UKT = BKT – BOPT. PPSPM menyampaikan SPM-LS ke KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah SPM-LS diterbitkan. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. 3. Untuk merekam SPP/SPM PTUP, silahkan lakukan langkah-langkah berikut : 1. SPP, SPM Gaji dan kelengkapannya disampaikan ke BPKAD -PP-SPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar; Melakukan pembebanan tagihan kepada negara; dan. 30. Dasar Hukum. PPSPM menandatangani dan menerbitkan SPM-Tambahan UP atas SPP-Tambahan UP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana. Koreksi Data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history. maka tahapan selanjutnya yang dilakukan Satker adalah melakukan penyesuaian proporsi UP Satker K/L sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK. 4. Penerbitan SPP GUP-KKP Blangko. Disclaimer: tulisan ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja saat ini. langsung dan Uang Persediaan. d. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan. Prosedur koreksi/ralat SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya adalah sebagai berikut: Mengajukan surat permintaan koreksi data pengeluaran dan/atau potongan SPM/SP2D kepada KPPN mitra kerja masing-masing. Klik tombol keluar untuk keluar dari menu ADK Data Pegawai Login menggunakan user operator SPP/SPM 1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat. perubahan tanggal pada SPP, SPM, dan SP2D tahun anggaran yang lalu d. SPM adalah Surat Perintah Menbayar 6. Penerbitan SPP DTP; b. 16. Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: a. SPM-LS Non Belanja Pegawai. 05/2012 per 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diperbaharui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PMK-190 Tahun 2012. Proses penerbitan SPM atau Surat Perintah Membayar adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Untuk SPP yang penerima pembayarannya disatukan dalam Daftar Lampiran, maka total nilai bersih pembayaran (NILAI PENGELUARAN – NILAI. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran. Mengajukan SPP beserta dokumen pendukung kepada PPSPM-SPP-Dokumen pendukung 1 hari SPP dan dokumen lainnya 2. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disebut dengan. • menandatangani SPM; dan. PPSPM mengajukan SPM kepada KPPN beserta Arsip Data Komputer (ADK SPM) dengan dilampiri dokumen pendukung. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan, pengajuan SPP-GUP/ SPM-GUP KKP menggunakan 1 daftar nominatif perjalanan dinas jabatan yang khusus memuat komponen pembayaran yang berasal dari UP KKP. 39. Alamsyah Ratu Prawiranegara KM. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 empat sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. . i. Para KPA Satuan Kerja Mitra kerja KPPN Kotabumi Di Tempat Menunjuk Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-5/PB/PB. 1) Lembar 1 beserta SPM-TU Nihil dan SPP-TU Nihil dikirim ke Bagian Akuntansi pada Biro Keuangan; 2) Lembar 2 dikirim ke Bagian Pengelolaan Kas Daerah; 3) Lembar 3 dikirim ke SKPD; 4) Lembar 4, 5 dan 6 sebagai arsip Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan. 2 SPD berfungsi sebagai alat BUD untuk memberitahukan ketersediaan dana kepada. Surat perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adaLah yang diterbitkar PAIKPA atau pejabat lain yang ditunluk untuk dana bersurnber dari DIPA atau dokumen Iain yangdisingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. SPM GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau. Syarat TUP KKP. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. 15. penerbitan SPM; dan d. SPP akurat dengan data yang ada 11.